Perdana Menteri Singapura Stop Hubungan Seks Antar Sesama Pria

Perdana Menteri Singapura Stop Hubungan Seks Antar Sesama Pria

Perdana Menteri Singapura Stop Hubungan Seks Antar Sesama Pria – Belum lama ini lee hsien loong yang menjadi perdana menteri singapura telah menegaskan bahwa negaranya akan menghentikan kriminalisasi seks yang terjadi antar sesama pria. Namun di sisi lain, negara singapura juga akan bersikeras untuk terus menegakkan definisi hukum pernikahan yang normal antara seorang pria dan juga seorang wanita.

Berdasarkan pidato lee hsien loong pada hari minggu 21 agustus 2022 kemarin, dirinya merasa percaya akan cabutan undang-undang kuhp bagian 377A. Dimana dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa di era kolonial masalah kriminalisasi seks yang terjadi antar sesama pria merupakan suatu hal yang benar untuk dilakukan. Lebih lanjut, kebanyakan orang di negara singapura menjadi lebih terbuka terhadap masalah gay atau hubungan seks yang terjadi antar sesama pria tadi.

Lee hsien loong selaku perdana singapura juga turut menjelaskan bahwa perilaku seksual pribadi yang terjadi antara orang dewasa tersebut menyetujui. Bahwa hal tersebut tidak memuculkan masalah hukum maupun ketertiban. Sehingga tidak ada pembenaran untuk menuntut seseorang yang hendak melakukan hubungan seks antar sesama pria tersebut. Dimana nantinya hal tersebut tidak menjadikannya sebuah kejaharan terkait masalah gay.

Perdana singapura tersebut mengimbuhkan bahwa hal tersebut nantinya akan membawa jalur hukum yang sesuai dengan adat istiadat secara sosial di era ini. Dengan begitu lee hsien loong berharap bahwa cabutan undang-undang kuhp bagian 377A terkait krimininalisasi hubungan seks yang terjadi antar pria tersebut bisa memberikan keringanan terhadap mereka. Namun sayangnya hal tersebut belum diketahui dengan pasti kapan perundang-undangan kuhp pasal 377A tersebut akan dicabut oleh mereka.

Bahkan lee hsien loong sendiri menyatakan bahwa dirinya merasa pencabutan perundang-undangan kuhp pasal 377A tersebut merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. Hal tersebut tidak lain karena masalah homo seksual atau gay tersebut sudah diterima oleh sebagian besar warga negara singapura saat ini. Selain itu dirinya juga menegaskan kembali bahwa nantinya definisi hukum terkait penikahan antar penyatuan pria dan wanita tidak ada niatan untuk mengubahnya..

Di samping itu lee hsien loong juga menjelaskan bahwa ketika nantinya perundang-undangan pasal 377A tersebut akan dicabut nantinya institusi pernikahan tetap ditegakkan dan juga dijaga. Lebih lanjutnya hanya pernikahan antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan saja yang akan diakui oleh negara singapura di mata hukum tentunya.

Mengenai warisan zaman kolonial tersebut, perundang-undangan kuhp pasal 377A sendiri menegaskan bahwa di singapura pelanggar nantinya akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara. Setidaknya sampai 2 tahun lamanya kurungan penjara yang akan diterima oleh pelanggar perundang-undangan kuhp pasal 377A itu tadi. Di sisi lain, dalam prakteknya ternyata pelanggar perundang-undangan kuhp pasal 377A tersebut ternyata tidak ditegakkan secara aktif.

Bahkan tidak ada denda maupun hukuman lebih lanjut bagi para pelaku yang diduga telah melakukan hubungan seks yang terjadi antar sesama pria dewasa. Pernyataan mengenai praktik pelanggar perundang-undangan kuhp pasal 377A yang tidak aktif tersebut dibuktikan dengan catatan yang terangkum selama beberapa dekade terakhir ini.

Menariknya lagi ternyata perundang-undangan kuhp pasal 377A tersebut ternyata tidak mengatur masalah hubungan seks yang terjadi antara sesama perempuan maupun jenis kelamin lainnya. Dengan kata lain, perundang-undangan kuhp pasal 377A secara khusus hanya mengatur tentang masalah hubungan seks yang terjadi antar sesama pria dewasa saja.

Akhirnya singapura menjadi negara asia terbaru yang memilih untuk memberhentikan kriminalisasi terhadap para pelaku yang telah melakukan hubungan sesama jenis tersebut. Baik itu terhadap komunitas anggota gay, lesbian, queer atau lgbtq, transgender, dan juga biseksual. Dengan begitu dapat dikatakan juga bahwa negara singapura kini akhirnya menerima semua komunitas anggota tersebut tanpa memandang hubungan seks pribadinya masing-masing.

Hal tersebut ternyata juga diikuti oleh pedailan tinggi di negara india yang mana pada tahun 2018 kemarin mereka turut membatalkan kriminalisasi atau larangan warisan era kolonialisme yang mengatur tentang hubungan seksual yang telah terjadi antar sesama pria dewasa yang tercantum di dalam perundang-undangantentunya. Bahkan belakangan ini ternyata negara thailand sendiri diketahui telah semakin dekat dalam melegalisasi perserikatan kaum homo seksual tersebut.

Meskipun perencanaan terkait pembatalan kriminalisasi warisan era kolonial yang menyatur tentang hubungan seksual yang telah terjadi antar sesama pria dewasa dalam perundang-undangan kuhp pasal 377A tersebut telah diselesaikan, namun faktanya rangkaiannya sendiri belum begitu jelas. Dimana perdana menteri singapura beserta wakilnya yaitu lawrence wong turut membahas isu suksesinya terbaru yang menyatakan bahwa perencanaan pembatalan kriminalisasi perundang-undangan kuhp pasal 377A telah usai.

Namun meskipun begitu lee hsien loong berjanji bahwa nantinya pencabutan kriminalisasi perundang-undangan kuhp pasal 377A tersebut akan dibatasi. Sehingga nantinya tidak menggoyahkan norma atau peraturan yang berlaku bagi masyarakat sosial maupun keluarga yang masih memegang teguh adat istiadat alias tradisinya sendiri di negara singapura. Dimana hal tersebut mencakup bagaimana sebuah pernikahan itu tadi didefinisikan secara umum.

Tidak hanya itu saja, bahkan nantinya pencabutan kriminalisasi perundang-undangan kuhp pasal 377A tersebut juga masih memegang teguh apa yang diajarkan kepada anak-anak di sekolah. Mulai dari apa yang ditayangkan dari tontonan program acara di televisi hingga perilaku yang mengatur tatanan bermasyarakat secara umum. Bahkan lee hsien loong senditi juga menyampaikan harapan ke depannya bahwa nantinya langkah pemerintah dalam pencabutan kriminalisasi perundang-undangan kuhp pasal 377A tersebut membuat semuanya bisa maju bersama sebagai bangsa dan menjadi lebih toleran maupun inklusif.